Kepala BNPB RI Pantau Pengungsian Korban Gempa di Maumere, Pastikan Bantuan dan Pemulihan Sikka Dipercepat

Maumere, 19 Agustus 2026. Tribrata — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun langsung memantau kondisi warga terdampak gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan di Camp Pengungsian Gelora Samador Da Cunha Maumere, Kabupaten Sikka, Rabu (19/8/2026).

Kepala BNPB RI tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 10.30 WITA bersama rombongan BNPB RI dan didampingi Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriyadi. Kedatangan rombongan menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi warga sekaligus memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat, terukur dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB RI didampingi sejumlah pejabat, yakni Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial (Deputi V Kemenko PMK) Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Bambang Surya Putra, M.Kom., serta Deputi Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BNPB Jarwansyah, S.Pd., M.AP., M.M.

Turut hadir menyambut rombongan antara lain Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supriyadi, Staf Ahli Pemda Sikka Drs. Avelinus Akulinus, serta Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Cristian Amstrong, S.Pt.

Di hadapan masyarakat pengungsi, Kepala BNPB RI menyampaikan perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG hingga Selasa, 18 Agustus 2026, telah terjadi sekitar 2.000 kali gempa susulan di wilayah NTT.

Meski aktivitas gempa susulan masih terjadi, Suharyanto menegaskan bahwa hingga saat itu tidak terdapat gempa susulan dengan magnitudo lebih dari 6,0. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik, terutama terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi atau prediksi gempa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, khususnya kabar yang menyebut akan terjadi gempa lebih besar dalam waktu tertentu.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah situasi pascabencana, ketika informasi tidak terverifikasi dapat dengan cepat memicu kepanikan dan memperburuk kondisi psikologis warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Dalam penanganan darurat, BNPB juga menyiapkan skema pelayanan melalui posko-posko yang akan memperkuat koordinasi penanganan bencana di Flores. Posko utama telah dibangun di Bandara Halim Perdanakusuma, sementara dua titik posko pelayanan direncanakan berada di Labuan Bajo dan Maumere. Posko Labuan Bajo akan mencakup wilayah pelayanan Labuan Bajo, Ruteng dan Borong. Sementara Posko Maumere akan menangani wilayah Maumere, Ende dan Nagekeo.

Pemetaan tersebut diharapkan mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, distribusi bantuan serta pengambilan keputusan di wilayah terdampak. BNPB memastikan ketersediaan logistik hingga saat ini masih mencukupi. Namun, persoalan utama yang perlu segera diatasi adalah distribusi bantuan menuju wilayah terdampak.

Kondisi geografis dan akses menuju sejumlah wilayah terdampak membuat pengiriman bantuan harus dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur laut menggunakan kapal maupun jalur udara menggunakan pesawat.

Dengan demikian, kecepatan distribusi menjadi salah satu faktor krusial agar ketersediaan logistik di gudang tidak berhenti sebagai stok, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

BNPB memberikan target tegas dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Paling lambat Sabtu, 22 Agustus 2026, atau dalam waktu satu minggu, seluruh pelayanan dasar bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat diharapkan sudah tersedia.

Kebutuhan tersebut meliputi tenda pengungsian, alas tidur yang layak, fasilitas MCK, penerangan, dapur umum hingga pelayanan kesehatan. Pemerintah juga diminta tidak mengabaikan warga yang memilih mengungsi secara mandiri. Mereka tetap harus memperoleh perhatian dan pelayanan pemerintah.

Namun, masyarakat yang memilih lokasi pengungsian mandiri juga tidak boleh dipaksa untuk berpindah ke lokasi pengungsian terpusat. Bantuan Rumah Rusak Ringan dan Sedang Disiapkan Tidak hanya berkutat pada penanganan darurat, pemerintah mulai mengarahkan langkah menuju pemulihan.

Kasatgas Tanggap Bencana diminta segera mengajukan data nama pemilik rumah yang terdampak gempa dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang. Pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah dengan besaran:

Rp15 juta untuk setiap rumah rusak ringan. Rp30 juta untuk setiap rumah rusak sedang. Namun, penyaluran bantuan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Data penerima harus disusun secara by name by address dan diverifikasi secara transparan. Dalam proses tersebut, Kasatgas melalui Bupati Sikka diminta melibatkan Kapolres Sikka dan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.

Pelibatan aparat penegak hukum tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak, sekaligus mencegah kesalahan data maupun potensi penyimpangan dalam proses penyaluran.

Untuk mempercepat penanganan dan pemulihan, Kasatgas Tanggap Bencana juga diminta memperkuat koordinasi dengan Danlanal Maumere, Dandim 1603/Sikka dan Kapolres Sikka.

Penambahan personel di lapangan dipandang penting untuk mempercepat berbagai tahapan penanganan pascabencana, mulai dari pendataan, pelayanan masyarakat, distribusi bantuan hingga proses pemulihan. BNPB juga menyatakan dukungan anggaran bagi personel yang dilibatkan akan disediakan, termasuk kebutuhan uang makan dan uang saku selama menjalankan tugas di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah membentuk Satgas Daerah dalam penanganan bencana. BNPB memastikan akan terus melakukan pendampingan pada setiap tahapan penanganan hingga pemulihan pascabencana. Pendampingan tersebut diarahkan agar proses rehabilitasi dan pemulihan berjalan terarah serta benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Setelah berdialog dengan masyarakat di Camp Pengungsian Gelora Samador, sekitar pukul 11.25 WITA, Kepala BNPB RI bersama rombongan meninggalkan lokasi dan melanjutkan agenda menuju RSUD TC Hillers Maumere.

Rombongan Kepala BNPB RI dijadwalkan menginap di Hotel Capa dan direncanakan kembali ke Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026, dengan jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Seluruh rangkaian kunjungan Kepala BNPB RI bersama rombongan di wilayah Kabupaten Sikka berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan gempa Flores tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah mulai menggeser fokus menuju pemulihan, dengan tiga pekerjaan besar yang menjadi perhatian utama: memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bantuan rehabilitasi rumah tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. [Cm24]