Kompol Sipri Sedan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sikka, Bahas Isu Strategis Daerah

Tribratanewssikka.com - Maumere, 25 Maret 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda Keterangan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sikka. 

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sikka ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, didampingi Wakil Ketua DPRD Gorgonius Nago Bapa, S.E., Wakil Ketua Herlindis Donatha Da Rato, S.SiT., serta Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriyadi.

Rapat paripurna ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan Danlanal Maumere, Mayor Laut (T) Nono Sumarno, perwakilan Kapolres Sikka, Kompol Siprianus Sedan, Sekda Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, S.E, M.Si, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, sekretariat DPRD, dan perwakilan media massa.

Dalam rapat ini, pemerintah memberikan tanggapan atas berbagai sorotan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2024.

Fraksi Partai Nasdem menyoroti realisasi pembagian jasa Covid-19 bagi tenaga kesehatan. Pemerintah menjelaskan bahwa pembayaran jasa Covid periode Oktober 2021–Agustus 2023 telah dilakukan sesuai regulasi, sedangkan periode Maret 2020–September 2021 masih menunggu revisi Peraturan Bupati setelah konsultasi dengan BPK.

Selain itu, terkait kekurangan dokter anestesi di RSUD dr. T.C. Hillers, pemerintah mengupayakan penempatan tenaga spesialis melalui kerja sama dengan pusat pendidikan kedokteran dan Kementerian Kesehatan RI.

Fraksi Demokrat menyoroti strategi mitigasi pemerintah dalam mendukung petani, termasuk penyediaan benih unggul dan akses teknologi modern. Pemerintah merespons dengan menjelaskan bahwa usulan bantuan benih padi dan jagung bersertifikat telah diajukan melalui dana APBN.

Selain itu, terkait wabah African Swine Fever (ASF) yang berdampak pada ekonomi peternak, pemerintah telah melakukan pengawasan jalur distribusi ternak, penyemprotan disinfektan, serta edukasi penerapan biosekuriti.

Fraksi Demokrat juga menyinggung terhentinya pembangunan RS Pratama Doreng. Pemerintah menyatakan bahwa kelanjutan pembangunan menjadi prioritas dalam agenda mendatang.

Fraksi PKB menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai menunjukkan ketidakefisienan. Pemerintah menjelaskan bahwa SiLPA terjadi akibat efisiensi belanja dan kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Selain itu, terkait bantuan bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Talibura, pemerintah telah mengidentifikasi kerusakan dan mengusulkan bantuan pusat serta menggandeng mitra seperti Yayasan Help Flores, Caritas Keuskupan Maumere, dan Yayasan Bapa Bangsa untuk membantu perbaikan rumah warga.

Fraksi Golkar menyoroti kelangkaan obat di Puskesmas dan RSUD. Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan obat dilakukan sesuai formularium nasional menggunakan dana DAK Non-Fisik.

Selain itu, terkait maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemerintah telah bekerja sama dengan Polres Sikka untuk mencegah penempatan tenaga kerja ilegal dan memberikan edukasi terkait prosedur penempatan tenaga kerja yang aman.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi Belanja Operasi yang tidak mencapai target. Pemerintah sepakat bahwa ke depan, penetapan anggaran harus lebih terukur agar dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mendata seluruh tenaga pendidik, termasuk honorer di jenjang PAUD, SD, dan SMP, guna meningkatkan kesejahteraan serta memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai tenaga PPPK.

Fraksi Nurani Sejahtera mengusulkan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan mengoptimalkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Pemerintah menyampaikan bahwa rasio PAD Kabupaten Sikka saat ini sebesar 9,30% dari total pendapatan daerah, sehingga digitalisasi transaksi pajak dan retribusi akan terus dioptimalkan.

Terkait peningkatan lapangan kerja, pemerintah menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,51% pada 2023 menjadi 2,62% pada 2024, dengan upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan berbasis industri.

Rapat Paripurna II ini mencerminkan komitmen DPRD dan pemerintah dalam membahas berbagai isu strategis yang berdampak pada masyarakat Kabupaten Sikka. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD demi pembangunan daerah yang lebih baik. ( Cm²4 )