Polres Sikka Dukung Stabilitas dalam Rapat Paripurna DPRD Terkait Keterangan Pemerintah

Tribratanewssikka.com - Maumere, 23 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas fiskal dengan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna VII Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sikka, Jalan El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, pada Rabu malam (23/07), mulai pukul 19.30 WITA hingga 22.30 WITA.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, didampingi Wakil Ketua Gorgonius Nago Bapa, S.E dan Herlindis Donatha Da Rato, S.SiT, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supryadi.

Turut hadir pula perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta insan pers yang meliput jalannya rapat. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah menyampaikan penjelasan komprehensif menanggapi berbagai isu strategis yang dikritisi oleh fraksi-fraksi DPRD, antara lain:

Fraksi Demokrat menyoroti rendahnya capaian Pajak dan Retribusi Daerah serta dominasi komponen Lain-lain PAD yang sah dalam struktur PAD. Pemerintah berkomitmen memperbaiki basis data dan meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

Fraksi Nasdem menyoroti perlunya percepatan penguatan infrastruktur jalan dan penyesuaian sistem pelayanan transportasi digital (GRAB). Pemerintah menyatakan kesiapan melakukan sosialisasi dan komunikasi lintas pihak.

Fraksi Perindo meminta klarifikasi atas realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial. Pemerintah menjawab dengan data teknis dan menggarisbawahi penyaluran beasiswa pendidikan semester akhir.

Fraksi Nurani Sejahtera mendorong percepatan digitalisasi pelayanan retribusi dan tindak lanjut serius atas temuan BPK. Pemerintah merespons dengan rencana implementasi e-retribusi dan komitmen penanganan rumah layak huni sesuai skema pendanaan nasional.

Fraksi Garda Solidaritas mengapresiasi capaian opini WTP serta mendesak efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menjelaskan realisasi belanja akan menyesuaikan dengan kondisi kas daerah dan sumber dana prioritas.

Fraksi Golkar menekankan pembenahan manajemen PAD, kinerja BUMD, dan rencana revitalisasi Perumda Mawarani. Pemerintah menegaskan pentingnya peningkatan SDM dan koordinasi audit profesional.

Fraksi Gerindra meminta kejelasan peruntukkan belanja tanah. Pemerintah merinci lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti SiLPA tahun 2024 yang cukup besar dan mendorong pemanfaatan tepat sasaran. Pemerintah membeberkan rincian sumber SiLPA, termasuk dana BOS, BLUD, dan DAK.

Fraksi PKB mengangkat isu struktur belanja dan penurunan kelas RSUD TC Hillers Maumere. Pemerintah menjawab dengan penyesuaian perencanaan APBD berdasarkan regulasi serta langkah perbaikan menyeluruh RSUD, termasuk klarifikasi proses mutasi direktur dan isu data guru P3K yang menyebabkan BTS oleh BKN.

Seluruh tanggapan pemerintah tersebut akan menjadi dasar untuk pembahasan lanjutan dalam rapat internal Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Rapat berlangsung tertib dan kondusif, menjadi bukti nyata demokrasi berjalan dinamis di Kabupaten Sikka, dengan harapan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif akan terus menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.[Cm²4-Humas Polres Sikka]