Kawal Aspirasi Mahasiswa, Polres Sikka Pastikan Aksi Mimbar Bebas PMKRI Berlangsung Aman dan Kondusif

Maumere, 15 September 2026. Tribratanewssikka.com — Persoalan bantuan pascagempa, transparansi distribusi bantuan, hingga tuntutan pengungkapan kasus penembakan/pembunuhan dokter hewan asal Kabupaten Sikka kembali menjadi sorotan publik.

Suara kritis itu datang dari DPC PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus yang menggelar aksi mimbar bebas di depan Stadion Gelora Samador Maumere, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Selasa (15/9/2026).

Dengan membawa semangat kontrol sosial, puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi sekaligus mempertanyakan keseriusan negara dalam memastikan berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat tidak berhenti pada janji maupun wacana, tetapi memperoleh penanganan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aksi tersebut menjadi panggung terbuka bagi PMKRI untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sikka. Sorotan utama diarahkan pada pengawalan bantuan pascagempa, transparansi dalam pendistribusian bantuan, serta tuntutan ketegasan negara untuk mengungkap dan menangani kasus penembakan atau pembunuhan dokter hewan asal Sikka.

Sebelum tiba di lokasi aksi, sekitar 20 orang massa PMKRI melakukan long march dari Sekretariat PMKRI Cabang Maumere sekitar pukul 15.45 WITA.

Massa bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Diponegoro, Jalan Mgr. Soegyo Pranoto, Jalan Nong Meak dan selanjutnya Jalan Gajah Mada menuju kawasan Stadion Gelora Samador.

Sekitar pukul 16.00 WITA, massa tiba di depan Stadion Gelora Samador. Dengan menggunakan pengeras suara serta membawa bendera PMKRI, peserta kemudian menggelar mimbar bebas untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka.

Aksi tersebut berlangsung selama lebih dari dua jam. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang dinilai menyentuh langsung kepentingan masyarakat Kabupaten Sikka.

Di tengah situasi sosial yang membutuhkan perhatian serius, mahasiswa menempatkan dirinya sebagai salah satu elemen masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan maupun penanganan persoalan publik.

Bagi PMKRI, persoalan bantuan pascagempa bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya bantuan. Lebih jauh, yang menjadi perhatian adalah bagaimana bantuan tersebut dikawal, didistribusikan secara transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah tuntutan agar negara menunjukkan ketegasan dalam mengungkap dan menangani kasus penembakan/pembunuhan dokter hewan asal Kabupaten Sikka.

Tuntutan tersebut menunjukkan adanya harapan agar proses penanganan perkara dilakukan secara serius, profesional dan memberikan kepastian hukum.

Mahasiswa menempatkan penegakan hukum sebagai bagian penting dari kepercayaan publik. Karena itu, setiap kasus yang menyangkut keselamatan jiwa dan rasa keadilan masyarakat dituntut untuk ditangani secara transparan serta tidak menimbulkan ruang bagi spekulasi berkepanjangan.

Aspirasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dibangun bukan hanya melalui pernyataan, tetapi melalui tindakan nyata, keterbukaan informasi dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah berlangsungnya aksi, Polres Sikka mengerahkan personel pengamanan guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Pengamanan dipimpin Kasat Samapta Polres Sikka AKP I Nyoman Karwadi, S.H., selaku Perwira Koordinator Pengamanan, didampingi Kasat Intelkam Polres Sikka IPTU I Nyoman Suwasta. Pengamanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sikka Nomor Sprin/552/XI/PAM.3.3./2026, tanggal 15 September 2026.

Pendekatan yang dikedepankan adalah langkah preventif dan humanis. Aparat tidak hanya memastikan keamanan peserta aksi, tetapi juga mengantisipasi dampak kegiatan terhadap pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Penggunaan sebagian ruas jalan umum di depan Stadion Gelora Samador menjadi salah satu titik perhatian karena berpotensi menimbulkan perlambatan arus lalu lintas.

Selain itu, aparat juga mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah massa apabila elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan lainnya ikut bergabung dalam aksi.

Dinamika aksi juga menjadi perhatian karena terdapat kemungkinan keterlibatan aktivis dari sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sikka, antara lain GMNI, HMI, IMM, LMND dan BEM Universitas Nusa Nipa Maumere.

Potensi bergabungnya kelompok mahasiswa tersebut dinilai dapat meningkatkan jumlah massa sekaligus memperbesar dinamika penyampaian aspirasi, terutama apabila persoalan bantuan pascagempa, transparansi pendistribusian bantuan dan tuntutan pengungkapan kasus dokter hewan tidak segera mendapatkan respons yang dianggap memadai.

Karena itu, koordinasi lintas fungsi dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga situasi agar tetap terkendali. Polres Sikka juga menyiapkan langkah kontinjensi apabila terjadi peningkatan eskalasi. Namun, penanganan tetap diarahkan untuk mengutamakan komunikasi, pendekatan persuasif dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Penegakan hukum menjadi langkah terakhir apabila dalam pelaksanaan aksi ditemukan adanya pelanggaran pidana.

Setelah menyampaikan seluruh aspirasi, aksi mimbar bebas berakhir sekitar pukul 18.15 WITA. Massa kemudian membubarkan diri dan kembali menuju Sekretariat PMKRI. Tidak terjadi gangguan menonjol selama kegiatan berlangsung. Situasi keamanan secara umum tetap aman, kondusif dan terkendali.

Sebelumnya, pada pukul 14.30 WITA, PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Sikka melalui Surat Nomor 150/DPC/II-C/09/2026, tertanggal 15 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tidak diterbitkan STTP.

Di balik berakhirnya aksi tanpa gangguan tersebut, terdapat pesan yang jauh lebih besar: mahasiswa ingin memastikan persoalan publik tidak kehilangan perhatian.

Bantuan pascagempa menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Transparansi distribusi menyangkut kepercayaan publik. Sementara tuntutan pengungkapan kasus kematian seorang dokter hewan menyentuh langsung rasa keadilan. [Cm24]