Sat Binmas Polres Sikka dan Dinsos Perkuat Sinergi, Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial Jadi Perhatian

Maumere, 7 Oktober 2026. Tribratanewssikka.com — Upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat terus mendapat perhatian serius di Kabupaten Sikka. Tidak hanya berbicara mengenai penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut ketepatan pendataan, keterpaduan informasi, hingga memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak luput dari perhatian pemerintah.

Dalam kerangka itulah, Sat Binmas Polres Sikka melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Selasa (6/10/2026), sebagai bagian dari langkah memperkuat sinergitas lintas sektor dalam mendukung Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sekaligus mendorong percepatan digitalisasi program perlindungan sosial.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WITA tersebut digelar di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Koordinasi dilakukan bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Kristianus Amstrom, S.ST.

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi administratif. Di balik pembahasan mengenai perlindungan sosial dan digitalisasi program, terdapat persoalan mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, yakni bagaimana memastikan warga yang membutuhkan benar-benar terdata dan memperoleh akses terhadap bantuan sosial secara tepat sasaran.

Bagi Sat Binmas Polres Sikka, persoalan pendataan masyarakat bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata. Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap kebijakan bantuan sosial tidak berhenti pada tataran program, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, sinergitas antara kepolisian dan Dinas Sosial dipandang penting untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Kehadiran personel Binmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui fungsi pembinaan dan kemitraan menjadi salah satu kekuatan dalam membantu mengidentifikasi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung proses pendataan masyarakat yang hingga kini belum tersentuh atau belum terakomodasi dalam berbagai program bantuan sosial.

Persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki instrumen dan program perlindungan sosial, sementara aparat kepolisian melalui jajaran pembinaan masyarakat memiliki jejaring hingga ke tingkat bawah. Jika kedua kekuatan tersebut dipadukan dengan baik, maka proses identifikasi dan penyampaian informasi mengenai kondisi masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Di sinilah pentingnya digitalisasi program perlindungan sosial.

Digitalisasi tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan sistem dari manual menjadi berbasis teknologi. Lebih jauh, digitalisasi diharapkan mampu menghadirkan proses pendataan yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dapat ditekan. Sebaliknya, masyarakat yang selama ini mungkin belum tersentuh program perlindungan sosial memiliki peluang lebih besar untuk teridentifikasi dan mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam koordinasi tersebut, Sat Binmas Polres Sikka menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang berkesinambungan dengan Dinas Sosial. Sinergitas tersebut diharapkan tidak berhenti pada satu kali pertemuan, tetapi berkembang menjadi kerja bersama yang mampu menjawab persoalan sosial secara konkret di lapangan.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya berkutat pada persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui fungsi pembinaan masyarakat, Polri turut mengambil bagian dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah maupun elemen masyarakat.

Sejumlah personel Sat Binmas Polres Sikka hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Kanit Bhabinkamtibmas Aiptu Polikarpus Arifin, Kanit Bintibmas Aiptu Gabrielis I. Making, Kanit Binpolmas Aiptu Maria Avelina, Kanit Binkamsa Aipda Julius Langga, Kaurmintu Aipda Ridwan, serta Bamin Bripka Vera Hehanussa.

Kehadiran personel dari berbagai fungsi dalam Sat Binmas tersebut menunjukkan bahwa koordinasi mengenai perlindungan sosial dipandang sebagai bagian dari kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur.

Lebih dari sekadar membangun komunikasi kelembagaan, koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Sebab, perlindungan sosial yang tepat sasaran pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai angka penerima bantuan, tetapi menyangkut keberpihakan terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan.

Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, ketepatan data menjadi salah satu tantangan utama. Karena itu, setiap upaya memperbaiki kualitas pendataan harus mendapat dukungan semua pihak.

Polri, melalui jajaran Binmas, memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Sementara Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. Ketika kedua institusi ini bergerak dalam satu garis koordinasi, maka berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat lebih cepat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Semangat inilah yang menjadi ruh dalam kegiatan koordinasi Sat Binmas Polres Sikka bersama Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Kerja sama tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi, ketelitian dalam pendataan, keterbukaan informasi, serta komitmen untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.

Kegiatan koordinasi berakhir sekitar pukul 10.30 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, tertib, dan kondusif. Namun, nilai penting dari kegiatan tersebut tidak berhenti ketika pertemuan berakhir. Tantangan sesungguhnya justru berada setelah koordinasi, yakni bagaimana hasil komunikasi tersebut diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.

Sebab, ukuran keberhasilan perlindungan sosial bukan hanya seberapa banyak program dirancang, melainkan seberapa tepat bantuan itu menemukan mereka yang berhak menerimanya. Melalui penguatan sinergitas antara Sat Binmas Polres Sikka dan Dinas Sosial Kabupaten Sikka, diharapkan proses pendataan, pemutakhiran informasi, serta percepatan digitalisasi program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

Pada akhirnya, koordinasi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan tidak ada masyarakat yang membutuhkan harus berjuang sendirian hanya karena tidak terdata atau tidak terjangkau oleh sistem. Ketika data menjadi pintu masuk bantuan, maka memastikan data itu akurat berarti memastikan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat. [Cm24]

#POLISI BERSAMA MASYARAKAT#