Menteri KKP Tinjau Calon Kampung Nelayan Merah Putih di Sikka, Siapkan Anggaran Hingga Rp22 Miliar

Tribratanewssikka.com - Maumere, 26 Februari 2026 — Deru mesin pesawat yang memecah langit pagi Maumere menjadi penanda dimulainya agenda penting bagi masa depan nelayan pesisir Sikka. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, mendarat di Bandara Frans Seda Maumere, Kamis (26/2/2026) pukul 07.25 WITA, dalam rangka kunjungan kerja meninjau langsung calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Kedatangan Menteri disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sikka, di antaranya Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Wakil Bupati Simon Subandi Supriyadi, unsur TNI-Polri, Ketua DPRD, hingga pimpinan lembaga vertikal lainnya. 

Penyambutan berlangsung hangat namun sarat makna: kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda komitmen negara menata ulang wajah kampung nelayan di wilayah timur Indonesia.

Dari bandara, rombongan langsung bergerak menuju Nangahure Lembah, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat. Kawasan ini bukan sekadar perkampungan nelayan biasa. Ia menyimpan sejarah panjang, termasuk sebagai lokasi relokasi warga terdampak tsunami 1992.

Di hamparan pesisir seluas kurang lebih 6.400 meter persegi itu, sekitar 90 persen warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan, mayoritas pemancing tuna. Produksi tuna loin dari wilayah ini mencapai sekitar 350 ton per tahun — angka yang menunjukkan potensi besar, namun juga menyiratkan tantangan infrastruktur dan dukungan sarana prasarana.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka memaparkan bahwa sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu berkapasitas 1 GT. Meski demikian, kawasan tersebut telah memiliki kolam labuh yang dibangun melalui APBD pada 2021, satu tempat penampungan ikan, serta pabrik es kristal. 

Dari delapan desa pesisir yang diusulkan sebagai bagian dari program KNMP, tiga wilayah menjadi prioritas awal: Desa Reroroja, Kelurahan Wuring, dan Kelurahan Wolomarang.

Rancangan pengembangan Kampung Nelayan Wuring yang dipresentasikan kepada Menteri memuat 18 fasilitas utama, mulai dari gerbang kawasan, akses jalan, tempat pelelangan ikan (TPI), SPDN, docking kapal, tambatan perahu, cold storage, pabrik es, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sebuah desain yang, jika terealisasi, akan mentransformasi wajah pesisir Sikka dari tradisional menjadi modern dan terintegrasi.

Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, suara nelayan terdengar jernih dan lugas. Mereka berharap kolam labuh yang sudah ada dapat diperpanjang hingga 100 meter, tanggul diperkuat kembali, serta fasilitas penerangan ditambah agar aktivitas bongkar muat ikan pada malam hari dapat berjalan aman dan optimal.

Tak kalah penting, para nelayan mengusulkan bantuan kapal berbahan fiber dengan kapasitas lebih besar. Selama ini, keterbatasan ukuran kapal membuat jangkauan tangkap mereka terbatas, sehingga produktivitas belum maksimal.

Mendengar langsung aspirasi tersebut, Menteri Trenggono menegaskan bahwa kunjungannya merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Kementerian akan menurunkan tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kita pastikan dermaga dan fasilitas pendukungnya memadai,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan kapal berkapasitas 5 GT kepada nelayan di Sikka, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan hasil verifikasi teknis. Pengelolaan bantuan tersebut, menurutnya, harus berbasis koperasi agar manfaatnya merata dan berkelanjutan.

Yang paling menggigit perhatian publik adalah komitmen anggaran. Menteri menyebut alokasi dana sekitar Rp13 miliar hingga Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Wuring. Anggaran ini diharapkan menjadi suntikan signifikan bagi percepatan pembangunan infrastruktur pesisir.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Sikka segera mendaftarkan 18 desa calon sasaran program. Dari titik-titik tersebut, nantinya akan ditetapkan satu pusat utama dan beberapa wilayah penyangga, membentuk ekosistem perikanan yang saling terhubung.

Sebagai simbol kepedulian sosial, Menteri turut menyerahkan bantuan beras dan buku Al-Qur’an kepada masyarakat setempat. Kunjungan kerja dilanjutkan ke perusahaan penampung dan pengolahan ikan tuna dan cakalang, PT Fajar Flores Flamboyan Dishindo (F4), di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat. Di lokasi tersebut, Menteri meninjau proses pengolahan hasil tangkapan nelayan yang menjadi bagian penting dalam rantai hilirisasi perikanan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga menyasar penguatan industri pengolahan agar nilai tambah tetap berada di daerah. Dengan demikian, perputaran ekonomi pesisir tidak bocor keluar, melainkan kembali menggerakkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sekitar pukul 09.35 WITA, Menteri dan rombongan kembali ke Bandara Frans Seda Maumere dan bertolak menuju Bandara Umbu Mehang Kunda, Kabupaten Sumba Timur, dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi NTT yang berlangsung 25–27 Februari 2026.

Seluruh rangkaian kegiatan di Kabupaten Sikka berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan kejadian menonjol yang mengganggu jalannya kunjungan. Pengamanan dilakukan oleh personel Polres Sikka sesuai surat perintah yang telah diterbitkan.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda protokoler. Ia menjadi momentum strategis untuk mengangkat harkat nelayan pesisir Sikka, dari sekadar pelaku ekonomi tradisional menjadi bagian dari sistem perikanan nasional yang modern dan terintegrasi.

Jika komitmen anggaran dan pembangunan berjalan sesuai rencana, Nangahure dan Wuring bukan lagi sekadar kampung nelayan di tepian Flores. Ia berpotensi menjelma menjadi simpul baru kekuatan ekonomi maritim Indonesia di kawasan timur — tempat di mana negara hadir, laut dijaga, dan nelayan dimuliakan.[CM24]