Polres Sikka Kawal Rencana Rehabilitasi Jalan Palue, Pastikan Survei Teknis Berjalan Aman dan Kondusif

Maumere, 26 Agustus 2026. Tribratanewssikka.com — Rencana rehabilitasi ruas Jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, memasuki tahapan penting. 

Di tengah kondisi wilayah yang masih dibayangi kerawanan bencana alam, tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei menyeluruh terhadap jalur yang direncanakan menjadi sasaran pembangunan infrastruktur jalan.

Survei yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026, sejak pukul 10.00 Wita hingga 17.00 Wita, dipusatkan pada ruas jalan di Dusun Langaliwu, Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda pengukuran teknis, tetapi sekaligus menjadi momentum untuk membedah secara langsung berbagai persoalan yang berpotensi menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan jalan tersebut di kemudian hari.

Monitoring dan pengamanan dilakukan oleh personel kepolisian, yakni Bripka Yohanes Paulus Benny dan Brigpol IGN. Putra Kencana, sementara tim survei dikoordinasikan oleh Imanuel Manggi, ST selaku PPK bersama tim teknis.

Ruas jalan yang menjadi objek survei memiliki panjang sekitar 9 kilometer, mulai dari patok KM 0 hingga KM 9, dengan rencana lebar badan jalan mencapai 7 meter. Status ruas tersebut merupakan Jalan Kabupaten, dengan rencana pekerjaan berupa rehabilitasi.

Namun, di balik angka sembilan kilometer dan lebar tujuh meter itu, terdapat persoalan lapangan yang tidak sederhana. Kondisi jalan, karakteristik tanah, kontur wilayah, ancaman longsor, sistem drainase hingga persoalan kepemilikan lahan menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sebelum pembangunan benar-benar memasuki tahap fisik.

Tim survei melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kondisi eksisting jalan. Lebar badan jalan, bahu jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan, akses samping hingga bangunan pelengkap menjadi bagian yang diperiksa.

Pada saat bersamaan, kondisi permukaan jalan juga diamati secara visual. Hasil awal menunjukkan bahwa ruas jalan tersebut masih menggunakan perkerasan aspal, tetapi permukaannya dalam kondisi tidak rata.

Kondisi tersebut menjadi gambaran awal bahwa rehabilitasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki permukaan jalan. Diperlukan kajian teknis yang lebih mendalam untuk memastikan konstruksi baru mampu bertahan menghadapi karakter alam Palue yang memiliki medan berbukit dan sejumlah kawasan dengan tebing curam.

Survei geometrik juga dilakukan dengan mengukur kemiringan, kelandaian, tikungan, jarak pandang serta elevasi tanah. Pemeriksaan ini menjadi penting karena setiap kesalahan dalam membaca karakter medan dapat berujung pada persoalan baru ketika jalan telah dibangun.

Tim juga melakukan survei hidrologi untuk melihat arah aliran air, kondisi saluran serta potensi banjir dan genangan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya potensi genangan pada sejumlah titik, sementara kondisi saluran air dinilai belum memadai.

Di wilayah dengan curah hujan dan karakter medan tertentu, persoalan drainase bukan perkara kecil. Air yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman langsung terhadap konstruksi jalan, menggerus badan jalan, melemahkan tanah dasar dan pada kondisi tertentu memicu longsor.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kondisi tanah dasar. Hasil survei awal mengidentifikasi jenis tanah dasar berupa lempung. Karakteristik tanah tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan konstruksi. Terlebih lagi, ruas jalan berada pada kawasan dengan topografi berbukit, tebing dan rawan longsor.

Artinya, pembangunan jalan di Palue tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam. Setiap titik harus dibaca berdasarkan kondisi geografis dan geotekniknya masing-masing. Titik yang berada di tebing membutuhkan penanganan berbeda dengan kawasan datar. Begitu pula titik yang memiliki tanah dasar lunak, saluran air minim, maupun kawasan yang memiliki potensi genangan.

Karena itu, survei teknis lanjutan berupa topografi, geoteknik dan hidrologi dijadwalkan kembali pada Kamis, 27 Agustus 2026 bersama Tim PUPR Kabupaten Sikka. Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan rencana rehabilitasi tidak berhenti pada perencanaan di atas kertas, tetapi benar-benar disusun berdasarkan kondisi faktual medan.

Di luar persoalan teknis, survei lapangan juga membuka persoalan lain yang berpotensi menjadi batu sandungan, yakni aspek pertanahan. Sebagian lahan yang berpotensi masuk dalam rencana badan jalan disebut belum memiliki sertifikat/SHM. Pada saat yang sama, terdapat sejumlah tanaman produktif milik masyarakat yang berpotensi terdampak apabila pelebaran atau penyesuaian badan jalan dilakukan.

Tanaman kelapa, jambu mete, asam dan berbagai tanaman buah lainnya menjadi bagian dari objek yang perlu diinventarisasi secara cermat. Persoalan menjadi semakin kompleks karena belum terdapat kesepakatan final mengenai batas badan jalan antarwarga. Bahkan, ditemukan persoalan sengketa batas tanah antara tetangga.

Di sisi lain, terdapat pemilik lahan yang mengajukan nilai ganti rugi di atas standar yang menjadi acuan. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pembangunan jalan tersebut bukan semata persoalan teknis konstruksi. Persoalan sosial dan pertanahan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pembangunan sejak awal.

Sebab, apabila persoalan lahan baru muncul ketika pekerjaan fisik telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek yang dirancang untuk membuka akses dan mempercepat pemulihan wilayah justru berhadapan dengan resistensi masyarakat.

Meski terdapat sejumlah persoalan, masyarakat pada prinsipnya disebut telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan. Dukungan tersebut menjadi modal sosial yang penting. Namun, dukungan prinsipil belum otomatis berarti seluruh persoalan telah selesai.

Kesepakatan mengenai batas jalan, status tanah, tanaman terdampak dan mekanisme ganti rugi tetap membutuhkan komunikasi terbuka antara pemerintah, tim teknis dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pendekatan persuasif menjadi kunci. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan, batas badan jalan, tahapan pekerjaan serta konsekuensi terhadap lahan dan aset yang terdampak.

Polri melalui personel yang melaksanakan monitoring dan pengamanan turut mengambil posisi penting untuk memastikan proses survei berlangsung aman dan kondusif, sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan tim adalah memetakan kemungkinan jalur alternatif apabila jalur utama dinilai memiliki hambatan teknis maupun sosial yang terlalu tinggi. Pilihan jalur alternatif bukan berarti mengabaikan rencana awal, melainkan menjadi langkah mitigasi agar pembangunan tetap dapat berjalan dengan dampak seminimal mungkin.

Prinsipnya jelas: pembangunan harus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dengan risiko sosial, teknis dan lingkungan yang dapat dikendalikan.

Karena itu, setiap kemungkinan jalur harus dihitung secara matang, baik dari sisi panjang ruas, kondisi medan, kebutuhan konstruksi, status lahan, jumlah objek terdampak maupun aspek pembiayaan.

Dari perspektif keamanan, kegiatan survei berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif. Namun, dinamika yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan pengamanan tidak berhenti ketika survei selesai.

Pengamanan diperlukan sejak tahap perencanaan, proses penyiapan lahan, penyelesaian persoalan pertanahan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.

Pendekatan yang diperlukan bukan semata-mata tindakan represif, melainkan deteksi dini, koordinasi lintas instansi dan komunikasi persuasif dengan masyarakat. Terlebih apabila proses pembangunan nantinya menyentuh lahan warga, tanaman produktif maupun wilayah yang memiliki persoalan batas tanah.

Dengan demikian, keberadaan aparat di lapangan harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar hadir ketika persoalan telah membesar.

Tahapan berikutnya dijadwalkan pada Kamis, 27 Agustus 2026, dengan pelaksanaan survei teknis secara lebih detail bersama Tim PUPR Kabupaten Sikka.

Survei akan diarahkan pada aspek topografi, geoteknik dan hidrologi. Pendalaman tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih presisi mengenai titik-titik yang membutuhkan perlakuan khusus, terutama kawasan rawan longsor, tanah lunak, tebing curam serta lokasi yang memiliki potensi banjir dan genangan.

Selain survei teknis, koordinasi lintas instansi dan masyarakat juga akan dilakukan untuk membahas kesepakatan batas jalur. Jika jalur utama ternyata memiliki hambatan yang terlalu tinggi, opsi jalur alternatif akan kembali dipertimbangkan dengan prinsip meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Rencana rehabilitasi jalan di Palue pada akhirnya bukan hanya tentang membangun badan jalan sepanjang sembilan kilometer. Di balik proyek tersebut terdapat tantangan alam, kondisi tanah, ancaman longsor, persoalan drainase, status lahan, tanaman produktif, sengketa batas hingga ekspektasi masyarakat mengenai nilai ganti rugi.

Semua persoalan itu harus diselesaikan satu per satu sebelum alat berat bergerak dan aspal kembali digelar. Secara teknis, pembangunan masih dinilai memungkinkan dilaksanakan dengan sejumlah penyesuaian dan penanganan khusus. Secara sosial, dukungan masyarakat juga telah terlihat.

Namun, keberhasilan proyek akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak dalam mengelola persoalan yang muncul sejak tahap awal. Jalan yang kokoh tidak hanya dibangun dari aspal dan beton. Ia juga dibangun dari data yang akurat, perencanaan yang matang, kepastian lahan, kesepakatan masyarakat dan pengamanan yang konsisten.

Di Palue, survei hari ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa ketika pembangunan benar-benar dimulai, tidak ada persoalan besar yang sengaja dibiarkan terkubur di bawah badan jalan. [Cm24]