Dukung Kepastian Hukum Aset Daerah, Bhabinkamtibmas Beru Dampingi Pengukuran Tanah Pemkab Sikka

Tribratanewssikka.com - Maumere, 10 Juni 2026 — Upaya menghadirkan pelayanan administrasi pertanahan yang tertib, aman, dan transparan terus mendapat pengawalan dari aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Sikka. Hal itu tampak dalam kegiatan pengukuran bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Sikka yang berlangsung di wilayah RT 002/RW 004, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Selasa (09/06/2026) siang.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA hingga berakhir pada pukul 16.00 WITA tersebut mendapat pendampingan langsung dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Beru, AIPTU Nuryadin Djafar, bersama pihak Kelurahan Beru dalam rangka memastikan seluruh tahapan pengukuran berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala di lapangan.

Pengukuran bidang tanah dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka sebagai bagian dari proses pemecahan sertifikat atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sikka. Kehadiran aparat kepolisian melalui fungsi Bhabinkamtibmas menjadi bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif sekaligus membangun rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Beru bersama Lurah Beru dan staf kelurahan secara aktif mendampingi petugas BPN saat melakukan pengukuran di lokasi. Pendampingan dilakukan guna memastikan proses berjalan sesuai prosedur, sekaligus mengantisipasi potensi kesalahpahaman yang dapat muncul terkait batas-batas lahan.

Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan aparat keamanan, proses pengukuran turut disaksikan oleh para pemilik batas tanah yang berbatasan langsung dengan objek pengukuran. Kehadiran para pihak ini dinilai penting untuk menciptakan transparansi serta memastikan kejelasan batas bidang tanah sehingga proses administrasi pertanahan dapat berjalan secara akuntabel dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap penataan aset pemerintah daerah, kegiatan pengukuran tanah seperti ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat legalitas kepemilikan aset milik pemerintah. Proses pemecahan sertifikat tidak hanya menjadi bagian dari administrasi pertanahan semata, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola aset yang lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pengukuran bidang tanah berjalan lancar tanpa adanya hambatan berarti maupun gangguan keamanan. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat kembali menunjukkan peran aktif Polri, tidak hanya dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kegiatan pengukuran bidang tanah tersebut berakhir pada pukul 16.00 WITA dalam keadaan aman dan terkendali. Dokumentasi kegiatan turut dilampirkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan di lapangan. [Cm24]