Polres Sikka Polda NTT Perkuat Monitoring Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Hari Besar Keagamaan

Tribratanewssikka.com - Maumere, 20 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026, Kamis (19/2/2026), bertempat di Ruang Rapat Rokatenda Lantai 2 Kantor Bupati Sikka, Jalan El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok.

Rapat yang berlangsung dari pukul 14.30 hingga 16.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sikka dan dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan BUMN, serta instansi vertikal terkait. Pertemuan lintas sektor ini menjadi momentum strategis untuk mengantisipasi tekanan inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang perayaan keagamaan nasional.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supriadi menegaskan bahwa pada Januari 2026 terjadi lonjakan harga bahan pokok sebesar 3,5 persen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi terpadu.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka menunjukkan inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 3,21 persen—angka yang mendekati batas atas toleransi. Kepala BPS dalam paparannya menjelaskan bahwa salah satu faktor dominan pemicu inflasi adalah tidak adanya subsidi listrik dari pemerintah pusat pada awal tahun ini. Berbeda dengan Januari 2025 yang relatif terkendali karena adanya subsidi listrik sebesar 50 persen, tahun ini kenaikan tarif listrik menjadi pendorong signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

Faktor cuaca juga turut memperberat tekanan harga, terutama pada komoditas perikanan. Dinas Perikanan dan Disperindag Kabupaten Sikka mencatat kenaikan harga ikan di pasar akibat gelombang tinggi dan cuaca yang tidak bersahabat, sehingga memengaruhi hasil tangkapan nelayan.

Dari sisi distribusi, sejumlah instansi memastikan kondisi relatif stabil. Pelindo Maumere menyampaikan bahwa arus keluar masuk komoditas bahan makanan melalui jalur laut berjalan normal dengan optimalisasi tenaga kerja bongkar muat sesuai jadwal kapal. Syahbandar Maumere menambahkan bahwa pasokan beras dari Sulawesi masih lancar melalui kapal pelayaran rakyat (Pelra) Wuring, meski tetap bergantung pada kondisi cuaca. Kapal Roro tercatat beroperasi tiga kali dalam sebulan.

Bandara Franseda Maumere melaporkan tidak adanya peningkatan signifikan pada arus kargo udara. Sementara itu, Pertamina Maumere memastikan distribusi BBM dalam kondisi stabil dan disalurkan sesuai permintaan.

Bulog Maumere menegaskan stok beras dalam kondisi aman. Bersama Dinas Ketahanan Pangan, Bulog juga terus menggencarkan program Gerakan Pangan Murah dan siap melakukan operasi pasar jika diperlukan.

Namun demikian, persoalan minyak tanah menjadi perhatian khusus. Kabag Ekonomi mengungkapkan bahwa kuota dari BPH Migas belum diperbarui, sementara di lapangan harga minyak tanah kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Tercatat sebanyak 617 pangkalan minyak tanah terdata di wilayah Kabupaten Sikka. Teguran telah diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar, namun pengawasan dinilai perlu diperkuat.

Unsur Forkopimda yang hadir sepakat bahwa pengawasan harus dioptimalkan. Perwakilan Kodim 1603 Sikka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Perwakilan Lanal Maumere menegaskan perlunya pengawasan distribusi secara menyeluruh.

Sementara itu, perwakilan Polres Sikka menyampaikan bahwa menjelang hari besar keagamaan, tren kenaikan harga bapok dan BBM kerap berulang. Polres secara rutin melakukan monitoring harga di pasar dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Ditekankan pula pentingnya sinergi lintas sektor serta penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk praktik penimbunan, guna memberikan efek jera.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si, dalam arahannya menyebutkan bahwa grafik inflasi memang bersifat fluktuatif. Namun, faktor cuaca dan distribusi menjadi variabel dominan. Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan stok minyak tanah yang stabil dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan kelangkaan dan lonjakan harga. Setiap dinas diminta mengoptimalkan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Di akhir rapat, Wakil Bupati menegaskan tiga faktor utama penyebab inflasi di Kabupaten Sikka, yakni cuaca, distribusi, dan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat.

Secara analitis, kondisi ini membuka sejumlah potensi risiko. Di antaranya kemungkinan adanya oknum pelaku usaha yang memanfaatkan momentum dengan melakukan penimbunan dan permainan harga, terutama pada komoditas strategis dan minyak tanah. Selain itu, situasi pasar yang tidak stabil berpotensi memunculkan gejolak sosial apabila masyarakat mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.

Untuk itu, langkah deteksi dini dan cegah dini menjadi krusial. Monitoring intensif terhadap perkembangan harga di pasar akan terus dilakukan, disertai dokumentasi dan pelaporan berkala. Aparat penegak hukum juga diharapkan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap setiap praktik melawan hukum di sektor distribusi dan perdagangan.

Rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka bersama unsur Forkopimda tidak ingin kecolongan dalam menghadapi tekanan inflasi menjelang HBKN 2026. Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut daya beli, ketenangan sosial, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan sinergi lintas sektor yang solid, pengawasan yang diperketat, serta komitmen penindakan terhadap pelanggaran, Kabupaten Sikka berupaya menjaga agar perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan ekonomi yang tetap terkendali. [CM24]